Pancasila Sebagai Konstitusi Negara, Yes or No

PANCASILA

Kitab suci al quran turun untuk mencerahkan hati dan akal budi manusia  sebagai Khalifahnya di muka bumi. Dan negara sebagai satu instrumen strategis kekhalifahan, olehnya itu perlu aturan.  Aturan-aturan pada suatu negara tentunya disusun dan disepakati oleh masyarakat secara keseluruhan yang mengatur perilaku negara mulai dari A  s/d Z.  Sehingga menjadikan al quran sebagai aturan negara  yang mengatur masyarakatnya dari A s/d Z justru menghinakannya bukan memuliakannya.

Kitab suci Al quran yang  mengandung cakupan seluas semesta dan Penciptanya ini tentu tidak pada tempatnya jika kitab suci dijadikan sebagai konstitusi  negara yang sewaktu-waktu bisa diamandemen, ditambah atau dikurangi sesuai dengan kemaslahatan hidup manusia yang dinamis.

Selain itu konstitusi yang lahir berdasarkan kesepakatan masyarakat secara keseluruhan tentu menjadi sebuah perjanjian suci.  Dan pengingkaran secara sepihak terhadap kesepakatan adalah penghianatan terhadap janji, dimana dalam pansdangan agama atau moral manapun menjadi hal yang sangat tercela.

Selanjutnya mari kita lihat sabda Rasulullah mengenai hal ini;

Umat islam itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang

menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal. (HR. Ibnu Majah)

Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia merupakan falsafah hidup masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dan merangkul seluruh golongan masyarakat yang sarat akan nilai-nilai islam. Sebelum penetapan Konstitusi ini, sebelumnya ada tawaran perjanjian Jakarta yakni; konsep konstitusi tawaran umat islam yang menjadi mayoritas pada waktu itu. Namun di Parlemen sebagai tempat keputusan tertinggi Negara, konsep Perjanjian Jakarta ditolak persoalan waktu musyawarah pengambilan suara mengalami kekalahan dan sebagian besar umat islam sendiri menolak konsep tersebut. Sehingga lahirlah Pancasila sebagai Konstitusi Negara yang disepakati bersama.